BAB I
PENDAHULUAN
Konsumen kini disuguhi banyak pilihan produk. Salah satunya adalah produk pangan dalam kemasan. Sejumlah langkah bisa ditempuh konsumen saat mempertimbangkan untuk mengonsumsi sebuah produk dalam kemasan. Langkah itu, misalnya, dengan memperhatikan label produk kemasan. Ini untuk memastikan kelayakan produk dan status kehalalannya. Jika dilihat dari segi ekonomi siapakah yang pantas memberikan label halal dalam setiap makanan??
BAB II
PEMBAHASAN
Berdasarkan peraturan yang berlaku, label halal yang dicantumkan dalam suatu produk pangan dalam kemasan harus didasarkan atas sertifikat halal. Pencantuman itu dapat dilakukan setelah produk mendapatkan sertifikat halal yang dikeluarkan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia.
Harus diakui kepatuhan pengusaha soal pelabelan ini masih harus terus didorong. Data dari pemerintah, jelas dia, sebanyak 54 persen label halal tak memenuhi ketentuan. “Produk itu tak memiliki sertifikat halal dari LPPOM MUI".
Apa saja yang harus dicermati saat pembeli produk dalam kemasan selain labelnya? Berikut beberapa saran:
Lihat Kemasannya
Pada prakteknya, produsen menengah besar yang berniat mencantumkan label halal pada produknya (sebagai jaminan kehalalan produk tersebut) mendaftarkan produk yang bersangkutan ke Badan POM (Pengawasan Obat dan Makanan). Badan POM bersama-sama dengan Depag dan LPPOM MUI kemudian melakukan pemeriksaan terhadap produk yang didaftarkan yaitu secara desk evaluation dan kunjungan ke pabrik. Hasil pemeriksaan kemudian dirapatkan di LPPOM MUI, jika tidak ada masalah maka hasil pemeriksaan dibawa ke Komisi Fatwa MUI untuk diperiksa kembali dan jika tidak ada masalah maka MUI akan mengeluarkan sertifikat halal untuk produk yang didaftarkan tersebut. Berdasarkan sertifikat halal inilah kemudian Badan POM akan mengizinkan pencantuman label halal pada produk yang didaftarkan.
Perlu diketahui bahwa pemeriksaan kehalalan bagi produk industri besar dan menengah dari dalam negeri dapat dilakukan setelah produk yang didaftarkan tersebut telah mendapatkan nomor MD (nomor pendaftaran di Badan POM). Nomor MD sendiri diperoleh setelah produk tersebut lolos pemeriksaan keamanan, mutu dan persyaratan lainnya (persyaratan apa yang boleh tercantum dalam kemasan misalnya).
Sedangkan produk industri kecil nomor pendaftarannya adalah SP. Nomor SP diberikan setelah produsen kecil mengikuti penyuluhan Kementerian Kesehatan dan produsen memperoleh sertifikat penyuluhan. Jika telah tercantum nomor MD, sebaiknya lihat pula apakah ada label halalnya. Bila sudah tertera dalam kemasan, produk itu telah terjamin kehalalannya.
Untuk Produk Impor: Label Halal dan Nomor Pendaftaran
Biasanya dengan kode ML yang diikuti serangkaian nomor. Cermati pula soal label halal. "Jika tidak ada, lebih baik kita hindari".
Jangan Asal Logo Halal
Perlu kehati-hatian terhadap produk yang berlabel halal, tetapi diproduksi di negara yang mayoritas penduduknya non-Muslim. Tanyakan keabsahan label halalnya kepada LPPOM MUI.
Waspadai Produk Dari Industri Kecil
Produk dari industri kecil dengan nomor pendaftaran SP biasanya masih harus lebih diteliti lebih lanjut. Sebab, tak jarang tercantum label halal dalam kemasan produk walaupun produsen belum mendapatkan sertifikat halal dari LPPOM MUI.
BAB III
PENUTUP
Jadi, dari segi ekonomi maupun segi agama yang pantas memberikan tulisan halal dalam setiap makanan adalah Badan POM bersama-sama dengan Depag dan LPPOM MUI. Pemberian label halal ini pun banyak melewati beberapa proses sehingga label halal tidak sembarang produsen makanan bisa mendapatkan label tersebut. Selain untuk keamanan konsumen label halal menjadi syarat utama untuk kaum Muslim dalam mengkonsumsi makanan. Seperti yang terteran di Al-Qur’an “Hai sekalian manusia ,makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi ,dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan , karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Yang dimaksud makanan halalan thayyiban adalah makanan yang boleh untuk dikonsumsi secara syariat dan baik bagi tubuh secara kesehatan ( medis).
Sumber :
http://id-id.facebook.com/note.php?note_id=195622980472309
http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2012/03/13/makna-standarisasi-halal/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar